Mungkin ini perdebatan yang sudah lama terjadi di antara para ekonom. Apakah negara sebaiknya lebih memprioritaskan kesejahteraan dan kenyamanan rakyat bawah atau pemilik modal?

Di satu sisi, tujuan bernegara jelas menyejahterakan masyarakat. Untuk menyejahterakan masyarakat perlu kegiatan ekonomi. Untuk melakukan kegiatan ekonomi perlu modal dan usaha. Negara bisa memilih melakukan pendekatan setralistik: semua usaha dimiliki negara (seperti di negara-negara komunis), cuma model seperti ini terbukti tidak berhasil di banyak negara karena beberapa alasan: diantaranya tidak efisien, dan juga mematikan kreatifitas dan semangat individu untuk berusaha. Simple-nya orang-orang (pegawai) yang menjalankan bisnis yang dimiliki negara tidak merasa perlu berusaha secara maksimal, karena toh hasilnya akan sama saja, dibagi ke semua orang.

Alternatifnya model kapitalistik yang sekarang diterapkan di banyak negara. Usaha bisa dimiliki individu dan masyarakat. Setiap orang bisa berusaha dan menikmati sendiri hasil usahanya. Kontribusi terhadap negara dan masyarakat dilakukan dalam bentuk pajak. Model seperti ini disebutkan berhasil membangun ekonomi di negara-negara maju. Mayoritas perusahaan-perusahaan besar di bidang teknologi muncul dari model seperti ini. Dan, rasanya sulit untuk berargumen untuk mencari model alternatif. Indonesia-pun jelas memilih model seperti ini.

Cuma, model kapitalistik ini bukan tanpa masalah. Walaupun dikatakan berhasil membangun ekonomi (dan kekayaan suatu negara), namun di banyak negara hasilnya hanya dinikmati segelintir orang yang memiliki modal dan usaha. Mayoritas warga negara bukan berasal dari keluarga kaya dan tidak memiliki modal dan kemampuan untuk mencapai bahkan tingkat kesejahteraan minimum. Dari statistik (misal Gini index) terjadi ketimpangan ekonomi yang sangat besar di banyak negara yang dikatakan 'sangat maju' sekalipun.

Selain masalah kesenjangan, model kapitalis dikatakan juga berdampak terlalu materalistiknya pemikiran dan tujuan dari banyak orang. Setiap keberhasilan mesti diukur dengan uang, sehingga mengenyampingkan hal lain yang bersifat ideal seperti moral dan juga lingkungan.

Nah, sebetulnya tantangan penyelenggara negara yang memilih model kapitalistik ini adalah bagaimana mengambil sisi positif dari model kapitalisme untuk mengembangkan ekonomi dan mengontrol supaya tidak lepas kendali yang berakibat kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan yang tinggi.

Namun, kenyataan di banyak negara, hal itu tidak mudah untuk dilakukan. Bahkan yang terjadi sebaliknya: negara dikontrol oleh pemilik modal.